Program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah merupakan jaring pengaman penting bagi masyarakat kurang mampu. Namun, di balik penyaluran bantuan tersebut, terdapat sebuah mekanisme krusial yang menentukan siapa yang berhak menerima. Sistem Pemeringkatan Kesejahteraan yang dikenal sebagai DESIL.

Meskipun istilah Desil sering terdengar, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami apa itu Desil dan bagaimana ia menjadi penentu utama kelayakan penerima Bansos. 

Artikel ini akan membedah sistem Desil secara mendalam.

Desil, Skala Kesejahteraan 10 Tingkat

Desil (dari kata deca, yang berarti sepuluh) adalah sebuah metode yang digunakan pemerintah untuk membagi seluruh populasi masyarakat menjadi sepuluh kelompok berbeda berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

Sistem ini berfungsi sebagai fondasi bagi pemerintah untuk memprioritaskan penyaluran bantuan. Secara lengkap, skala Desil merentang dari Desil 1 hingga Desil 10. Namun, dalam konteks program Bansos, perhatian utama difokuskan pada lima kelompok terbawah:

Kategori Kesejahteraan, Deskripsi Umum, Prioritas Bansos

DESIL 1, Sangat Miskin. Kondisi ekonomi terendah, pendapatan tidak stabil/tidak menentu, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Prioritas Utama (Berhak atas semua jenis Bansos). 

DESIL 2, Miskin. Pendapatan rendah, sangat rentan terhadap guncangan ekonomi (kenaikan harga, ketiadaan tabungan). Prioritas Tinggi. 

DESIL 3, Hampir Miskin. Tidak ekstrem, tetapi sangat rawan jatuh miskin akibat PHK, lonjakan harga, atau gangguan ekonomi lainnya. Prioritas Sedang.

DESIL 4, Rentan Miskin. Relatif stabil, namun tetap berisiko jika terjadi sakit parah, bencana, atau penurunan pendapatan mendadak. Layak dalam kondisi tertentu. 

DESIL 5, Pas-pasan. Berada di batas aman ekonomi, memiliki pekerjaan tetap/penghasilan yang mepet kebutuhan. Belum sepenuhnya sejahtera. Berpeluang untuk beberapa jenis bantuan. 

DESIL 6 ke atas. Menengah ke Atas Dianggap cukup sejahtera, berpenghasilan stabil, dan aman dari risiko kemiskinan. Bukan Prioritas Bansos Reguler. 

Desil Sebagai Penentu Program Bantuan

Desil menjadi filter utama dalam menentukan penerima manfaat (KPM). Semakin rendah Desil seseorang, semakin tinggi peluangnya untuk menerima bantuan.

Berdasarkan data prioritas, berikut adalah alokasi Desil untuk beberapa program Bansos utama:

Program Keluarga Harapan (PKH): Desil 1 hingga Desil 4.

Program Sembako (BPNT): Desil 1 hingga Desil 5.

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK): Desil 1 hingga Desil 5 (atau melalui asesmen khusus).

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI): Desil 1 hingga Desil 5 (atau melalui asesmen khusus) CFC T

Intinya, kelompok Desil 1 hingga 4 adalah kelompok yang paling berpeluang menerima hampir semua jenis bantuan sosial yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dinamika dan Pembaruan Data Desil

Penting untuk dipahami bahwa Desil adalah data yang bersifat dinamis—artinya, status Desil seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu melalui proses pembaruan data. Perubahan ini dapat terjadi karena:

Pembaruan oleh Pemerintah Pusat: Melalui penyandingan data lintas kementerian atau survei berkala.

Pembaruan oleh Pemerintah Daerah/Desa: Melalui pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation).

Usulan Mandiri oleh Warga: Warga dapat mengajukan pembaruan data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Usulan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengecekan kelayakan di lapangan oleh pendamping sosial.

Proses pembaruan DTKS (yang memengaruhi status Desil) dapat dilakukan setiap hari, dengan batas pembaruan pada tanggal 26 setiap bulan, dan penetapan hasil pembaruan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Menurut Hendrawarn, pendamping PKH Desa Krandegan, masyarakat bisa mengecek secara mandiri status Bansos yang mereka dapatkan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs web resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Dengan memahami Desil, masyarakat dapat mengetahui posisi ekonominya dan alasan di balik kelayakan atau ketidaklayakan mereka dalam menerima bantuan. Sistem ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin bahwa bantuan sosial disalurkan secara adil dan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.