rss_feed

Desa Rensing Bat

Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83671

mail_outline rensingbatdesa@gmail.com

  • MUHAMMAD HILMI, SE

    Kepala

    Belum Rekam Kehadiran
  • HADIANTO, S.PD

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • M. KAZWAINI SEPTIAWAN

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHYANUDDIN, S.PD

    kasi Kesra

    Belum Rekam Kehadiran
  • IBRAHIM ARIFIN

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD KHAIRI

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • FITRIAH PADLI, S.Kom

    Kaur ADM dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • DEDI HASRI RAHMAN, SE

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD YASIN, S.AG

    Kawil Rensing Bat

    Belum Rekam Kehadiran
  • MOH. ALI MASHRI, S.PD.I

    Kawil Lepok

    Belum Rekam Kehadiran
  • BADARUDIN, S.PD.I

    Kawil Timuk Rurung

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUH ALI HASBY, S.Pd

    Kawil Tibu Jae

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL AMRI

    Kawil Tembok Gading

    Belum Rekam Kehadiran
  • NUR HIKMAH, S.SOS

    Staf Kesra

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA RENSING BAT BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA RENSING BAT SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. SILAHKAN GUNAKAN KOTAK LAYANAN MANDIRI UNTUK MEMBUAT SENDIRI SURAT YANG ANDA BUTUHKAN. CARI KOTAK LAYANAN MANDIRI DI SEBELAH KANAN LAYAR KOMPUTER ANDA, SEBELUMNYA SILAHKAN MINTA KODE PIN ANDA DI OPERATOR DESA. TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE WEBSITE RESMI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT, SEMOGA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEAFIATAN OLEH ALLAH S.W.T. AMIN YAROBBAL ALAMIN
fingerprint
Keterbukaan Informasi Publik

16 Des 2019 19:03:34 15.880 Kali

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa  salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD.  Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Terkait dengan cara bagaimana badan publik menyampaikan informasi, UU KIP telah mengatur bahwa setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Jadi, selain secara proaktif menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, PPID juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang menyampaikan permintaan informasi kepada badan publik.

Terkait dengan cara masyarakat meminta informasi kepada badan publik, UU KIP telah mengatur bahwa masyarakat harus menyampaikan permintaan melalui berbagai media yang memungkinkan, baik secara lisan maupun tertulis. PPID kemudian mendata permintaan informasi tersebut, paling lama dalam waktu sepuluh hari kerja PPID harus memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Jika dalam waktu sepuluh hari kerja PPID belum menemukan informasi yang diminta, pemenuhan informasi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Perpanjangan waktu ini harus disampaikan kepada pemohon. Jika akhirnya PPID tidak juga memberikan informasi yang diminta, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan dapat berlanjut ke sidang di Komisi Informasi.

Jika aturan tentang keterbukaan informasi ini diaplikasikan dengan praktik dalam Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa harus menunjuk PPID agar Pemerintah Desa dapat dengan baik melakukan pengelolaan terhadap informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan, serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pengelolaan informasi yang baik, dipastikan pelayanan informasi terhadap masyarakat desa juga akan baik pula, sehingga kewajiban-kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh UU Desa dapat dijalankan secara maksimal.

Belakangan ini, sesungguhnya praktik keterbukaan informasi telah dijalankan oleh beberapa desa. Yang paling sering muncul di berbagai media sosial adalah bagaimana Pemerintah Desa memajang baliho tentang laporan pertanggungjawaban APB Desa. Selain itu, banyak juga desa yang telah memiliki website, yang memuat berbagai informasi tentang aktivitas yang dilakukan. Meskipun masih belum maksimal, tapi tentu saja upaya ini harus diapresiasi. Di Jawa Timur dan NTB, telah ada Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintah Desa yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi masing-masing. Hal ini mempermudah desa-desa di kedua provinsi tersebut dalam menjalankan keterbukaan informasi, karena telah ada panduan yang jelas. Komisi Informasi NTB telah meluncurkan gerakan Desa Benderang Informasi Publik yang mendorong agar Pemerintah Desa menunjuk PPID dan menjalankan keterbukaan informasi publik. Kedepannya diharapkan Komisi Informasi Provinsi lain akan melakukan hal yang sama

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

Alamat : Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Desa : Rensing Bat
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : rensingbatdesa@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person Zulmardi

    date_range 25 Juli 2022 06:27:12

    Bagaimana cara mengecek dana desa secara onlane [...]
  • person Anja Kusuma

    date_range 20 Juni 2022 07:07:19

    Mantap... kapan-kapan kita bisa singgah untuk lihat [...]
  • person rosdiana

    date_range 13 Juni 2022 12:55:16

    bagusan kadu kamera pak admin biar keliatan dgn jelas [...]
  • person Tukang Cek

    date_range 14 Maret 2022 23:23:21

    Apakah tidak berbahaya atau tidak akan disalahgunakan [...]
  • person bella

    date_range 08 Januari 2022 22:34:33

    pak apakah di kota juga ada dana seperti ini? <a [...]
  • person Pepen

    date_range 03 Januari 2022 22:32:19

    Brpa biaya pembuatan nrpd [...]
  • person Casdirah

    date_range 30 Desember 2021 21:26:27

    Desa ku desa mu [...]
  • person Humaiyah

    date_range 14 Desember 2021 06:19:16

    Kenapa diDtks tercantum di desa masih belom cair [...]
  • person sangkala

    date_range 08 Desember 2021 08:12:22

    Admin kenapa websaid sid.kemendesa.go.id, tidak bisa [...]
  • person EFORI HALAWA

    date_range 05 Desember 2021 21:56:41

    Saya sangat setuju dengan usulan teman-teman seperjuangan, [...]

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Desa

reorder Video Profil Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Facebook Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:202
Kemarin:693
Total Pengunjung:345.337
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.225.157
Browser:Tidak ditemukan

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
07:30:00 16:00:00
Selasa
07:30:00 16:00:00
Rabu
07:30:00 16:00:00
Kamis
07:30:00 16:00:00
Jumat
07:30:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,257,281,383 | Rp. 1,257,281,383
100 %
BELANJA
Rp. 1,257,281,383 | Rp. 1,257,281,383
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 2,600,000 | Rp. 2,600,000
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 13,200,000 | Rp. 13,200,000
100 %
Dana Desa
Rp. 759,356,000 | Rp. 759,356,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 44,310,443 | Rp. 44,310,443
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 437,814,940 | Rp. 437,814,940
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 514,429,383 | Rp. 514,429,383
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 219,214,000 | Rp. 219,214,000
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 152,638,000 | Rp. 152,638,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 367,000,000 | Rp. 367,000,000
100 %