rss_feed

Desa Rensing Bat

Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83671

mail_outline rensingbatdesa@gmail.com

  • MUHAMMAD HILMI, SE

    Kepala

    Belum Rekam Kehadiran
  • HADIANTO, S.PD

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • M. KAZWAINI SEPTIAWAN

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHYANUDDIN, S.PD

    kasi Kesra

    Belum Rekam Kehadiran
  • IBRAHIM ARIFIN

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD KHAIRI

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • FITRIAH PADLI, S.Kom

    Kaur ADM dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • DEDI HASRI RAHMAN, SE

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD YASIN, S.AG

    Kawil Rensing Bat

    Belum Rekam Kehadiran
  • MOH. ALI MASHRI, S.PD.I

    Kawil Lepok

    Belum Rekam Kehadiran
  • BADARUDIN, S.PD.I

    Kawil Timuk Rurung

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUH ALI HASBY, S.Pd

    Kawil Tibu Jae

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL AMRI

    Kawil Tembok Gading

    Belum Rekam Kehadiran
  • NUR HIKMAH, S.SOS

    Staf Kesra

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA RENSING BAT BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA RENSING BAT SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. SILAHKAN GUNAKAN KOTAK LAYANAN MANDIRI UNTUK MEMBUAT SENDIRI SURAT YANG ANDA BUTUHKAN. CARI KOTAK LAYANAN MANDIRI DI SEBELAH KANAN LAYAR KOMPUTER ANDA, SEBELUMNYA SILAHKAN MINTA KODE PIN ANDA DI OPERATOR DESA. TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE WEBSITE RESMI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT, SEMOGA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEAFIATAN OLEH ALLAH S.W.T. AMIN YAROBBAL ALAMIN
fingerprint
Apa itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / DTKS

10 Jan 2022 03:44:10 82 Kali

Satu hal yang kadang membuat saya merasa gregetan adalah pernyataan dari beberapa orang bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berasal dari data siluman, karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan yang mendapatka hanya mereka yang dekat dengan pemerintah daerah setempat. Namun ketika orang-orang tersebut diminta untuk menjelaskan bukti terkait data siluman yang dimaksud, mereka malah tidak dapat menunjukkannya.

Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya masyarakat perlu mengetahui bahwa sebelum mereka mendapatklan bantuan sosial, maka terlebih dahulu nama nya harus tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut disebabkan karena DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.  Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi: 1) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan  anak terlantar; 2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako); 3) potensi dan sumber kesejahteraan sosial  seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),  lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah  suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan , penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan (Toton, 2020).

Dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial terkait atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.  Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dimana didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Pendataan dilakukan secara berkala paling  sedikit satu tahun sekali. Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial.

Sebelum diserahkan kepada Kementerian Sosial, maka Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan. Dalam hal verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan ditemukan ketidaksesuaian, maka pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data. Hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Sosial.

Selanjutnya Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di kecamatan dan kelurahan/desa.  Data hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh PSKS  disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan dan dikirim ke Provinsi. Jika ada hasil verifikasi dan validasi yg tidak sesuai maka Provinsi wajib memperbaiki.

Perbaikan data yang dilakukan berupa  inclusion error dan exclusion error.  Yang dimaksud dengan  inclusion error adalah individu yang tidak berhak mendapatkan bantuan tapi masuk sebagai penerima bantuan. Sedangkan exclusion error berarti individu berhak masuk sebagai penerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima.

 Data hasil verifikasi dan validasi  dan perbaikan akhir disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS. Penetapan data terpadu kesejahteraan sosial didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh menteri sosial. DTKS ditetapkan paling sedikit setiap enam bulan sekali.

Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam DTKS, wajib melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa di tempat tinggalnya. Selanjutnya Lurah/Kepala Desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bupati/Walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan.  Sebelum hasil pendaftaran dan perubahan data diteruskan kepada Menteri Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan verifikasi dan validasi.  Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data. Hasil pendaftaran atau perubahan data akhir baru disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Sosial.

Apabila ada masyarakat yang belum terdata dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah/Kepala Desa di tempat tinggalnya untuk melakukan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) dengan tujuan agar nama warga bersangkutan dapat diusulkan masuk ke dalam DTKS. Usulan ini akan dimusyawarahkan di tingkat desa atau kelurahan. Apabila usulan tersebut diterima maka nama warga tersebut akan disampaikan ke Bupati atau Walikota melalui Camat. Selanjutnya Bupati/Walikota kembali melakukan verifikasi dan validasi. Apabila warga tersebut memenuhi kiteria yang telah ditetapkan maka namanya dapat dimasukkan kedalam DTKS dan akan dikirim ke Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial agar disahkan.

Pada saat nama masyarakat sudah masuk dalam DTKS, maka tidak secara langsung masyarakat yang bersangkutan menerima seluruh program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena setiap bantuan sosial yang diberikan  harus disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelompokan dalam kedalam desil kemiskinan. Maka dari itu pemerintah mengambil 40�ri populasi rumah tangga yang berada di seluruh Indonesia berdasarkan DTKS, kemudian diklasifikasikan menjadi desil 1 sampai dengan 4 yang lalu dirangking. Rangking tersebut adalah: 1) desil satu yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10% terendah di Indonesia; 2) desil dua yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia; 3) desil tiga yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia); 4) desil empat yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia (Pusdatin Kesos, 2020).

Rangking dalam desil ini yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan desil tersebut maka bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat akan berbeda, karena dalam setiap desil memiliki sasaran tujuan yang berbeda pula. Seperti desil 1 yang merupakan kelompok ekonomi terbawah sehingga memerlukan berbagai bantuan agar kesejahteraan meningkat secara cepat, dalam hal ini pemerintah memberikan kepada Desil 1 bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Sembako, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Lain hal nya pada Desil 2 yang dipandang sebagai masyarakat dengan kelas menengah kebawah yang rawan miskin. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang masuk desil 2 ini pemerintah memberikan bantuan sosial berupa KIP, Program Sembako dan KIS. Sedangkan desil 3 dianggap sebagai masyarakat kelas menengah yang rentan miskin apabila terjadi goncangan ekonomi. Pada desil 3 ini bantuan sosial  yang diberikan oleh pemerintah adalah Program sembako dan KIS. Desil 4 yang dianggap sudah mampu secara finansial tetapi apabila ada goncangan ekonomi menjadikanya hampir miskin oleh sebab itu bantuan yang diberikan pemerintah adalah KIS.

Berdasarkan gambaran ringkas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diatas sehendaknya masyarakat dapat memahami bagaimana alur perjalanan data bantuan sosial, sehingga tidak ada lagi pernyataan dari masyarakat bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah adalah data siluman sehingga tidak akurat, dan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, serta berbagai pertanyaan kenapa saya tidak dapat bantuan padahal kan orang miskin? Kenapa dia dapat bantuan saya tidak, saya kan tidak punya pekerjaan ?  Selain itu dengan masyarakat mengetahui alur ini maka apabila ada kendala terkait dengan bantuan sosial dapat segera dilaporkan dan ditangani secara cepat, karena sukses nya sebuah program bantuan sosial tidak hanya berada ditangan pemerintah tetapi kerja sama yang antara semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Sumber : dtks.kemensos.go.id

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

Alamat : Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Desa : Rensing Bat
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : rensingbatdesa@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person Zulmardi

    date_range 25 Juli 2022 06:27:12

    Bagaimana cara mengecek dana desa secara onlane [...]
  • person Anja Kusuma

    date_range 20 Juni 2022 07:07:19

    Mantap... kapan-kapan kita bisa singgah untuk lihat [...]
  • person rosdiana

    date_range 13 Juni 2022 12:55:16

    bagusan kadu kamera pak admin biar keliatan dgn jelas [...]
  • person Tukang Cek

    date_range 14 Maret 2022 23:23:21

    Apakah tidak berbahaya atau tidak akan disalahgunakan [...]
  • person bella

    date_range 08 Januari 2022 22:34:33

    pak apakah di kota juga ada dana seperti ini? <a [...]
  • person Pepen

    date_range 03 Januari 2022 22:32:19

    Brpa biaya pembuatan nrpd [...]
  • person Casdirah

    date_range 30 Desember 2021 21:26:27

    Desa ku desa mu [...]
  • person Humaiyah

    date_range 14 Desember 2021 06:19:16

    Kenapa diDtks tercantum di desa masih belom cair [...]
  • person sangkala

    date_range 08 Desember 2021 08:12:22

    Admin kenapa websaid sid.kemendesa.go.id, tidak bisa [...]
  • person EFORI HALAWA

    date_range 05 Desember 2021 21:56:41

    Saya sangat setuju dengan usulan teman-teman seperjuangan, [...]

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Desa

reorder Video Profil Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Facebook Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:278
Kemarin:693
Total Pengunjung:345.413
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.225.157
Browser:Tidak ditemukan

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
07:30:00 16:00:00
Selasa
07:30:00 16:00:00
Rabu
07:30:00 16:00:00
Kamis
07:30:00 16:00:00
Jumat
07:30:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,257,281,383 | Rp. 1,257,281,383
100 %
BELANJA
Rp. 1,257,281,383 | Rp. 1,257,281,383
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 2,600,000 | Rp. 2,600,000
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 13,200,000 | Rp. 13,200,000
100 %
Dana Desa
Rp. 759,356,000 | Rp. 759,356,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 44,310,443 | Rp. 44,310,443
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 437,814,940 | Rp. 437,814,940
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 514,429,383 | Rp. 514,429,383
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 219,214,000 | Rp. 219,214,000
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 152,638,000 | Rp. 152,638,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 367,000,000 | Rp. 367,000,000
100 %