rss_feed

Desa Rensing Bat

Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83671

mail_outline rensingbatdesa@gmail.com

  • MUHAMMAD HILMI, SE

    Kepala

    Belum Rekam Kehadiran
  • HADIANTO, S.PD

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • M. KAZWAINI SEPTIAWAN

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHYANUDDIN, S.PD

    kasi Kesra

    Belum Rekam Kehadiran
  • IBRAHIM ARIFIN

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD KHAIRI

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • FITRIAH PADLI, S.Kom

    Kaur ADM dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • DEDI HASRI RAHMAN, SE

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD YASIN, S.AG

    Kawil Rensing Bat

    Belum Rekam Kehadiran
  • MOH. ALI MASHRI, S.PD.I

    Kawil Lepok

    Belum Rekam Kehadiran
  • BADARUDIN, S.PD.I

    Kawil Timuk Rurung

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUH ALI HASBY, S.Pd

    Kawil Tibu Jae

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL AMRI

    Kawil Tembok Gading

    Belum Rekam Kehadiran
  • NUR HIKMAH, S.SOS

    Staf Kesra

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA RENSING BAT BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA RENSING BAT SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. SILAHKAN GUNAKAN KOTAK LAYANAN MANDIRI UNTUK MEMBUAT SENDIRI SURAT YANG ANDA BUTUHKAN. CARI KOTAK LAYANAN MANDIRI DI SEBELAH KANAN LAYAR KOMPUTER ANDA, SEBELUMNYA SILAHKAN MINTA KODE PIN ANDA DI OPERATOR DESA. TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE WEBSITE RESMI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT, SEMOGA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEAFIATAN OLEH ALLAH S.W.T. AMIN YAROBBAL ALAMIN
fingerprint
Sejarah Panjang Terwujudnya BDT / DTKS

09 Jan 2022 21:36:13 180 Kali

Sering masyarakat bertanya dari mana sumber data awal para penerima bantuan sosial yang saat ini sedang berjalan. Satu hal yang sering jadi salah kaprah di masyarakat adalah mereka beranggapan bahwa kalau namanya tercatat dalam (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu artinya mereka akan mendapatkan sejumlah bantuan yang diidamkan selama ini. Yang benar adalah program bantuan sosial akan mengambil data awal dari DTKS. 

Mengapa DTKS menjadi rujukan Pemerintah dalam mengambil data? Jawabannya adalah karena saat ini DTKS adalah satu – satunya sumber data resmi yang mana di dalamnya berisi data keluarga pra sejahtera hasil dari pengembangan dari BDT (Basis Data Terpadu). Untuk lebih jelasnya silahkan disimak sejarah DTKS di Indonesia di bawah ini :

# Tahun 2005 : BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan PSE (Pendataan Sosial Ekonomi). Kegiatan ini merupakan sensus ekonomi pertama di Indonesia gunanya untuk mendata :
1. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)
2. RTM (Rumah Tangga Miskin)
3. RTHM (Rumah Tangga Hampir Miskin)

Hasil pendataan sensus ekonomi ini digunakan untuk penyaluran 2 bantuan sosial, yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk PKH sendiri mulai dilaksanakan di tahun 2007 dengan jumlah penerima sekitar 500.000 RTSM yang tersebar di 7 provinsi.

# Tahun 2008 : Data hasil sensus ekonomi tersebut dimutakhirkan untuk pertama kali yang mana kegiatan tersebut dinamakan sebagai PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial)

# Tahun 2011 : PPLS diadakan kembali dan pendataan yang dilakukan lebih banyak lagi karena mencakup hingga 40 % rumah tangga menengah ke bawah. Data yang digunakan adalah hasil PSE di tahun 2005 dan memanfaatkan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Pendataan ini mencatat informasi lengkap nama dan alamat RTS (Rumah Tangga Sasaran). 

Hasil dari PPLS tahun 2011 oleh BPS kemudian diserahkan kepada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) untuk dijadikan sebagai BDT (Basis Data Terpadu). BDT inilah yang kemudian digunakan untuk berbagai macam program bantuan dan perlindungan sosial antara tahun 2012 hingga tahun 2014.

Saat ditangani oleh TNP2K, mulai dipergunakan peringkat kemiskinan yang lebih dikenal sebagai Desil untuk mengkategorikan kelompok kemiskinan. Sejak itulah rumah tangga miskin dikelompokan dalam Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Tujuannya adalah supaya lebih fokus pada segmen populasi terbawah.

# Tahun 2015 : BDT hasil pendataan PPLS di tahun 2011 kembali dimutakhirkan oleh BPS dengan kegiatan PBDT (Pemutakhiran Data Terpadu). Untuk mempertajam hasil pendataan, salah satu mekanisme PBDT adalah dilakukannya FKP (Forum Konsultasi Publik) yaitu suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan.

# Tahun 2016 : Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan tersebut kemudian diolah oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data dari berbagai Kementerian / Lembaga kemudian berdasarkan Kepmensos 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 jiwa, diserahkan ke Kementerian Sosial melalui PUSDATIN KESOS (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial). 

Penyerahan Data Terpadu ini sesuai dengan amanat UU No 13 Tahun 2011. Sejak saat itulah pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui PUSDATIN KESOS yang mana untuk tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami kondisi warganya.

# Tahun 2017 : Di tahun ini mulai diluncurkan sebuah aplikasi SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola Data Terpadu yang diberi nama DT-PPFM dan OTM (Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu) serta Data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan Data Terpadu dilakukan 2 kali dalam setahun.

# Tahun 2018 : Data Terpadu ditetapkan 1 kali dama setahun melalui SK Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 ditetapkan DT-PPFM dan OTM sebanyak 98.195.551 jiwa berbasis keluarga dan sebanyak 422.631 jiwa berbasis non keluarga.

# Tahun 2019 : Dilakukan 3 kali penetapan melalui SK Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2019 sebanyak 99.359.312 jiwa berbasis keluarga dan 509.041 jiwa berbasis non keluarga, SK Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2019 sebanyak 98.111.085 jiwa berbasis keluarga dan 582.931 jiwa berbasis non keluarga, dan SK Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2019 sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis keluarga dan 615.646 jiwa berbasis non keluarga.

Di tahun ini dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Melalui peraturan ini pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya data fakir miskin saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya yaitu Data Bantuan Sosial, PPKS (Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), dan PSKS (Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

# Tahun 2020 : Di tahun ini penetapan DTKS mengalami perubahan dari sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 4 kali dalam setahun yaitu bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Dari informasi di atas, kita bisa tahu bahwa Pemerintah sudah berusaha melakukan upaya pemutakhiran Data Terpadu dan kita juga akhirnya bisa memahami betapa sangat pentingnya sebuah data itu dimutakhirkan. Data yang dimutakhirkan akan membuat penerima manfaat dari sejumlah bantuan sosial akan tepat sasaran. Sebaliknya jika data tersebut sama sekali tidak pernah dimutakhirkan maka yang terjadi adalah munculnya anomali data. 

Yang harus masyarakat pahami adalah di saat mereka melakukan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri, masyarakat harus jujur dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Dokumen pribadi maupun keluarga juga harus yang sudah termutakhirkan sehingga tidak terjadi nama yang sama dalam 2 dokumen kependudukan yang berbeda. Jangan sampai ada anak yang sudah menikah tapi namanya masih ada dalam Kartu Keluarga orang tuanya dan anak tersebut juga memiliki Kartu Keluarga atas nama dia dan pasangannya.

Begitu juga dengan pihak Pemerintah Desa, sudah seharusnya lebih peduli dalam melakukan pemutakhiran data atas warganya. Bukan hanya mengusulkan warga miskin baru ke dalam DTKS namun juga harus melakukan pemutakhiran atas warganya yang sudah ada dalam DTKS karena bisa jadi kondisi ekonominya sudah lebih sejahtera. Keterbukaan kepada publik dan perlakuan yang obyektif akan menumbuhkan kepercayaan dari warganya tanpa harus diminta. Semoga dengan adanya informasi ini bisa mencerahkan semua pihak yang terlibat baik langsung atau tidak langsung terhadap pemutakhiran DTKS.

Sumber : dtks.kemensos.go.id

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

Alamat : Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Desa : Rensing Bat
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : rensingbatdesa@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person Zulmardi

    date_range 25 Juli 2022 06:27:12

    Bagaimana cara mengecek dana desa secara onlane [...]
  • person Anja Kusuma

    date_range 20 Juni 2022 07:07:19

    Mantap... kapan-kapan kita bisa singgah untuk lihat [...]
  • person rosdiana

    date_range 13 Juni 2022 12:55:16

    bagusan kadu kamera pak admin biar keliatan dgn jelas [...]
  • person Tukang Cek

    date_range 14 Maret 2022 23:23:21

    Apakah tidak berbahaya atau tidak akan disalahgunakan [...]
  • person bella

    date_range 08 Januari 2022 22:34:33

    pak apakah di kota juga ada dana seperti ini? <a [...]
  • person Pepen

    date_range 03 Januari 2022 22:32:19

    Brpa biaya pembuatan nrpd [...]
  • person Casdirah

    date_range 30 Desember 2021 21:26:27

    Desa ku desa mu [...]
  • person Humaiyah

    date_range 14 Desember 2021 06:19:16

    Kenapa diDtks tercantum di desa masih belom cair [...]
  • person sangkala

    date_range 08 Desember 2021 08:12:22

    Admin kenapa websaid sid.kemendesa.go.id, tidak bisa [...]
  • person EFORI HALAWA

    date_range 05 Desember 2021 21:56:41

    Saya sangat setuju dengan usulan teman-teman seperjuangan, [...]

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Desa

reorder Video Profil Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Facebook Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:170
Kemarin:693
Total Pengunjung:345.305
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.225.157
Browser:Tidak ditemukan

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
07:30:00 16:00:00
Selasa
07:30:00 16:00:00
Rabu
07:30:00 16:00:00
Kamis
07:30:00 16:00:00
Jumat
07:30:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,257,281,383 | Rp. 1,257,281,383
100 %
BELANJA
Rp. 1,257,281,383 | Rp. 1,257,281,383
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 2,600,000 | Rp. 2,600,000
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 13,200,000 | Rp. 13,200,000
100 %
Dana Desa
Rp. 759,356,000 | Rp. 759,356,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 44,310,443 | Rp. 44,310,443
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 437,814,940 | Rp. 437,814,940
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 514,429,383 | Rp. 514,429,383
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 219,214,000 | Rp. 219,214,000
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 152,638,000 | Rp. 152,638,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 367,000,000 | Rp. 367,000,000
100 %